Laporan Kinerja Disnaker Th. 2019


BAB I PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Tenaga Kerja selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B.   Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja

C.   Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri  mempunyai tugas dan kewajiban :

  1. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas;
  2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan bidang trasmigrasi;
  3. Merumuskan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan di bidang tenaga kerja dan bidang trasmigrasi;
  4. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
  5. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas pekerjaan kepada bawahan;
  6. Menerapkan standar pelayanan;
  7. Menetapkan dan menerapkan standar operasional prosedur sesuai dengan bidang tugas;
  8. Menyelenggarakan koordinasi intern maupun dengan unit kerja lain dalam pelaksanaan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
  9. Menyelenggarakan pengelolaan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
  10. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan dengan memantau dan memotivasi pelaksanaan kegiatan pada seluruh bidang agar tercapai keselarasan dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas;
  11. Menyelenggarakan pengembangan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan upaya di bidang tenaga kerja dan bidang trasmigrasi;
  12. Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LKjIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Dinas;
  13. Melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan;
  14. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  15. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan perintah atasan;
  16. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

  1. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang trasmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Dra. RISTANTI, MM yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

D.   Isu Strategis

E.    Landasan Hukum

LKIP Kabupaten Wonogiri ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 – 2018.

F.    Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 adalah :

  BAB I PENDAHULUAN
    Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
  BAB II PERENCANAAN KINERJA
    Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.
  BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
    Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
  BAB IV PENUTUP

        BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1  Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A.   Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Rencana  Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Nomor …………. Tahun …………. tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Wonogiri terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri telah melalui tahapan – tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Wonogiri dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Wonogiri yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 adalah :

WONOGIRI KERJA, KOMPETEN, PRODUKTIF DAN MELINDUNGI

Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

  1. Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
  2. Meningkatkan Kesempatan Kerja
  3. Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan
  4. Meningkatkan Minat Bertransmigrasi
  5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ketenagakerjaan Dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Goverment)

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Tahun 2016-2021 sebanyak …………… sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PADA TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Menciptakan Kesempatan dan Lapangan Kerja Meningkatnya Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja   35,05 36.35 37.71 39,01
2 Menciptakan Kesempatan dan Lapangan Kerja Meningkatnya Penempatan Kerja dan Perluasan Penciptaan Lapangan Kerja Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan   45 48 50 53
      Jumlah Calon Wirausaha Baru Dari Jumlah Data Pengangguran   2 3 4 5
3 Menciptakan Kesempatan dan Lapangan Kerja Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial   30 45 60 75
4 Menciptakan Kesempatan dan Lapangan Kerja Meningkatnya Penempatan Transmigrasi Persentase Peningkatan Kesejahteraan Transmigran   25 30 35 40
5 Menciptakan Kesempatan dan Lapangan Kerja Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Pesentase Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek   50 53 55 58
6 Menciptakan Kesempatan dan Lapangan Kerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik  Bidang Ketenagakerjaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   65 75 85 90
7 Menciptakan Kesempatan dan Lapangan Kerja Meningkatnya Penempatan Kerja dan Perluasan Penciptaan Lapangan Kerja Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka     2.94 2.81  

B.   Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : ………………………….. Tahun …………… tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Wonogiri dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2016-2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PENJELASAN
ALASAN FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN SUMBER DATA
1 Meningkatnya Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja %     Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dibagi Jumlah Kesempatan Kerja (Penduduk yang Bekerja)   Data Sakernas dan PDRB dari BPS dan Disnaker
2 Meningkatnya Penempatan Kerja dan Perluasan Penciptaan Lapangan Kerja Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan %     (Jumlah pencari kerja yang ditempatkandan#160;dibagi Jumlah Pencari Kerja)dan#160;dikalikan 100%   Data Dari Bidang Pentatrans Disnaker
    Jumlah Calon Wirausaha Baru Dari Jumlah Data Pengangguran %     (Jumlah calon wirausaha baru yang mandiri dibagi Jumlah Data Pengangguran ) dikalikan 100%   Dari Wira Usaha Baru (WUB) Dari Bidang Pentatrans Disnaker
3 Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial %     (Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) dibagi Jumlah kasus perselisihan yang dicatatkan)dan#160;dikalikan 100%   Data H.I Dari Bidang H.I. dan Kesja Disnaker
4 Meningkatnya Penempatan Transmigrasi Persentase Peningkatan Kesejahteraan Transmigran %     1. ( Jumlak KK diberangkatkan/Jumlah KK Target)x100%dan#160;2. Penyiapan ketrampilan, tingkat kesehatan, keterpenuhan hak (Bantuan sarpras dasar, rumah, lahan, jadup),dan#160;dan#160;dan#160; Dihitung dengan pembobotan masing-masing unsur pengaruhya kepada tingkat kesejahteraan transmingran yaitu :- Ketrampilandan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160; = Skor 20- Tingkat kesehatandan#160; dan#160;= Skor 20- Keterpenuhan hakdan#160; dan#160;= Skor 60Total skordan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160;100dan#160;dan#160;Formula = (Skor/100) x 100 %dan#160;   Data Transmigran Dari Bidang Pentatrans Disnaker
5 Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Pesentase Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek %     (Jumlah pekerja (buruh) yang menjadi peserta Jamsostekdan#160;dibagi Jumlah pekerja perusahaan) dikalikan 100%   Data Kesejahteraan Tenaga Kerja (Kesja) Dari Bidang H.I. dan Kesja Disnaker
6 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik  Bidang Ketenagakerjaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) %     Hasil Surveidan#160;   Data Indeks Keupasan Masyarakat (IKM) Dari Sekretariat Disnaker
7 Meningkatnya Penempatan Kerja dan Perluasan Penciptaan Lapangan Kerja Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka %     (Jumlah Pengangguran Dibagi Jumlah Angkatan Kerja) Dikalikan 100%   Data Sakernas Dari BPS dan Disnaker

C.   Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan  sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri

Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja 37.71
2 Meningkatnya Penempatan Kerja dan Perluasan Penciptaan Lapangan Kerja Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan 50
    Jumlah Calon Wirausaha Baru Dari Jumlah Data Pengangguran 4
    Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka 2.81
3 Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 60
    Pesentase Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek 55
4 Meningkatnya Penempatan Transmigrasi Persentase Peningkatan Kesejahteraan Transmigran 35
5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik  Bidang Ketenagakerjaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85

1.2  Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019, sebagai berikut :

A.   Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Tenaga Kerja terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020
1 Menciptakan Kesempatan dan Lapangan Kerja Meningkatnya Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja %   35,05 36.35 37.71 39,01
    Meningkatnya Penempatan Kerja dan Perluasan Penciptaan Lapangan Kerja Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan %   45 48 50 53
      Jumlah Calon Wirausaha Baru Dari Jumlah Data Pengangguran %   2 3 4 5
    Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial %   30 45 60 75
    Meningkatnya Penempatan Transmigrasi Persentase Peningkatan Kesejahteraan Transmigran %   25 30 35 40
    Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Pesentase Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek %   50 53 55 58
    Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik  Bidang Ketenagakerjaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) %   65 75 85 90
    Meningkatnya Penempatan Kerja dan Perluasan Penciptaan Lapangan Kerja Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka %     2.94 2.81  

B.   Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN ALASAN FORMULASI/CARA PENGUKURAN SUMBER DATA KETERANGAN/KRITERIA
1 Meningkatnya Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja %   Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dibagi Jumlah Kesempatan Kerja (Penduduk yang Bekerja)   Data Sakernas dan PDRB dari BPS dan Disnaker
2 Meningkatnya Penempatan Kerja dan Perluasan Penciptaan Lapangan Kerja Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan %   (Jumlah pencari kerja yang ditempatkandan#160;dibagi Jumlah Pencari Kerja)dan#160;dikalikan 100%   Data Dari Bidang Pentatrans Disnaker
    Jumlah Calon Wirausaha Baru Dari Jumlah Data Pengangguran %   (Jumlah calon wirausaha baru yang mandiri dibagi Jumlah Data Pengangguran ) dikalikan 100%   Dari Wira Usaha Baru (WUB) Dari Bidang Pentatrans Disnaker
3 Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial %   (Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) dibagi Jumlah kasus perselisihan yang dicatatkan)dan#160;dikalikan 100%   Data H.I Dari Bidang H.I. dan Kesja Disnaker
4 Meningkatnya Penempatan Transmigrasi Persentase Peningkatan Kesejahteraan Transmigran %   1. ( Jumlak KK diberangkatkan/Jumlah KK Target)x100% dan#160; 2. Penyiapan ketrampilan, tingkat kesehatan, keterpenuhan hak (Bantuan sarpras dasar, rumah, lahan, jadup), dan#160;dan#160;dan#160; Dihitung dengan pembobotan masing-masing unsur pengaruhya kepada tingkat kesejahteraan transmingran yaitu : – Ketrampilandan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160; = Skor 20 – Tingkat kesehatandan#160; dan#160;= Skor 20 – Keterpenuhan hakdan#160; dan#160;= Skor 60 Total skordan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160; dan#160;100 dan#160;dan#160; Formula = (Skor/100) x 100 % dan#160;   Data Transmigran Dari Bidang Pentatrans Disnaker
5 Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Pesentase Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek %   (Jumlah pekerja (buruh) yang menjadi peserta Jamsostekdan#160;dibagi Jumlah pekerja perusahaan) dikalikan 100%   Data Kesejahteraan Tenaga Kerja (Kesja) Dari Bidang H.I. dan Kesja Disnaker
6 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik  Bidang Ketenagakerjaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) %   Hasil Surveidan#160;   Data Indeks Keupasan Masyarakat (IKM) Dari Sekretariat Disnaker
7 Meningkatnya Penempatan Kerja dan Perluasan Penciptaan Lapangan Kerja Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka %   (Jumlah Pengangguran Dibagi Jumlah Angkatan Kerja) Dikalikan 100%   Data Sakernas Dari BPS dan Disnaker

C.   Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri dengan Bupati Wonogiri dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

NO SASARAN STRATEGIS IKU / INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 Meningkatnya Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja % 37.71
2 Meningkatnya Penempatan Kerja dan Perluasan Penciptaan Lapangan Kerja Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan % 50
    Jumlah Calon Wirausaha Baru Dari Jumlah Data Pengangguran % 4
3 Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial % 60
4 Meningkatnya Penempatan Transmigrasi Persentase Peningkatan Kesejahteraan Transmigran % 35
5 Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Pesentase Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek % 55
6 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik  Bidang Ketenagakerjaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 85
7 Meningkatnya Penempatan Kerja dan Perluasan Penciptaan Lapangan Kerja Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka % 2.81

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja.

A.   Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase Predikat Kode Warna
< 100% Tidak Tercapai  
= 100% Tercapai/ Sesuai Target  
> 100% Melebihi Target  

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri

 Tahun 2019

No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian Kode Warna
1 Sangat Baik > 90  
2 Baik 75.00 – 89.99  
3 Cukup 65.00 – 74.99  
4 Kurang 50.00 – 64.99  
5 Sangat Kurang 0 – 49.99  

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : ………………….., telah ditetapkan  sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 8 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

  • Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
  • Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator
  • Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator
  • Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator
  • Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator

B.   Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor ……………….. tanggal ………………. dan melalui Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : ………………. tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Wonogiri. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri tahun 2019 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri

Tahun 2019

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian %
1 Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja % 37.71 n/a
2 Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan % 50  
3 Jumlah Calon Wirausaha Baru Dari Jumlah Data Pengangguran % 4  
4 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka % 2.81  
5 Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial % 60  
6 Pesentase Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek % 55  
7 Persentase Peningkatan Kesejahteraan Transmigran % 35  
8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 85  

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

C.   Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 sebanyak 5 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, dari sebanyak 5 sasaran strategis dengan sebanyak 8 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian %
1 Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja % 37.71 n/a
2 Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan % 50  
3 Jumlah Calon Wirausaha Baru Dari Jumlah Data Pengangguran % 4  
4 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka % 2.81  
5 Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial % 60  
6 Pesentase Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek % 55  
7 Persentase Peningkatan Kesejahteraan Transmigran % 35  
8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 85  

Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN
1 Melebihi/Melampaui Target 0.00 %
2 Sesuai Target 0.00 %
3 Tidak Mencapai Target 0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 5 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian target Misi

No Misi Jumlah Indikator Sasaran Tingkat Pencapaian
Melampaui target Sesuai Target Belum Mencapai Target
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 Misi 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2 Misi 2 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 Misi 3 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4 Misi 4 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5 Misi 5 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  Jumlah 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Dari sebanyak 5 sasaran dengan sebanyak 8 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No Kategori Jumlah Indikator Persentase
A. Misi 1 1  
1 Melebihi/Melampaui Target 0 0.00 %
2 Sesuai Target 0 0.00 %
3 Tidak Mencapai Target 0 0.00 %
       
B. Misi 2 3  
1 Melebihi/Melampaui Target 0 0.00 %
2 Sesuai Target 0 0.00 %
3 Tidak Mencapai Target 0 0.00 %
       
C. Misi 3 2  
1 Melebihi/Melampaui Target 0 0.00 %
2 Sesuai Target 0 0.00 %
3 Tidak Mencapai Target 0 0.00 %
       
D. Misi 4 1  
1 Melebihi/Melampaui Target 0 0.00 %
2 Sesuai Target 0 0.00 %
3 Tidak Mencapai Target 0 0.00 %
       
E. Misi 5 1  
1 Melebihi/Melampaui Target 0 0.00 %
2 Sesuai Target 0 0.00 %
3 Tidak Mencapai Target 0 0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

  • kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
  • kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
  • Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
  • kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
  • kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 8 indikator kinerja dari sebanyak 5 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016 % Tahun 2017 % Tahun 2018 % Tahun 2019 %
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja %     0.00 35,05 37,35 100.00 36.35 34,50 96.00 37.71 0.00

Sasaran Meningkatnya Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 “Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja” adalah sebesar  dari target sebesar 37.71 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 “Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja” tahun ini adalah sebesar 0.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Tenaga Kerja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.

Sasaran 2
Meningkatnya Penempatan Kerja dan Perluasan Penciptaan Lapangan Kerja

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Penempatan Kerja dan Perluasan Penciptaan Lapangan Kerja

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016 % Tahun 2017 % Tahun 2018 % Tahun 2019 %
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan %     0.00 45 48 100.00 48 70.79 147.00 50 0.00
2 Jumlah Calon Wirausaha Baru Dari Jumlah Data Pengangguran %     0.00 2 25 100.00 3 2.92 97.00 4 0.00
3 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka %     0.00     0.00 2.94 2,28 128.00 2.81 0.00

Sasaran Meningkatnya Penempatan Kerja dan Perluasan Penciptaan Lapangan Kerja dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 “Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan” adalah sebesar  dari target sebesar 50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 “Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan” tahun ini adalah sebesar 0.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Tenaga Kerja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 “Jumlah Calon Wirausaha Baru Dari Jumlah Data Pengangguran” adalah sebesar  dari target sebesar 4 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 “Jumlah Calon Wirausaha Baru Dari Jumlah Data Pengangguran” tahun ini adalah sebesar 0.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Tenaga Kerja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 3 “Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka” adalah sebesar  dari target sebesar 2.81 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 “Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka” tahun ini adalah sebesar 0.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Tenaga Kerja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.

Sasaran 3
Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016 % Tahun 2017 % Tahun 2018 % Tahun 2019 %
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial %     0.00 30 1.25 100.00 45 100 222.00 60 0.00
2 Pesentase Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek %     0.00 50 53 100.00 53 53.33 100.00 55 0.00

Sasaran Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 “Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial” adalah sebesar  dari target sebesar 60 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 “Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial” tahun ini adalah sebesar 0.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Tenaga Kerja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 “Pesentase Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek” adalah sebesar  dari target sebesar 55 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 “Pesentase Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek” tahun ini adalah sebesar 0.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Tenaga Kerja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.

Sasaran 4
Meningkatnya Penempatan Transmigrasi

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?

Analisis Pencapaian Sasaran 4

Meningkatnya Penempatan Transmigrasi

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016 % Tahun 2017 % Tahun 2018 % Tahun 2019 %
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 Persentase Peningkatan Kesejahteraan Transmigran %     0.00 25 30 100.00 30 65 216.00 35 0.00

Sasaran Meningkatnya Penempatan Transmigrasi dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 “Persentase Peningkatan Kesejahteraan Transmigran” adalah sebesar  dari target sebesar 35 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 “Persentase Peningkatan Kesejahteraan Transmigran” tahun ini adalah sebesar 0.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Tenaga Kerja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.

Sasaran 5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik  Bidang Ketenagakerjaan

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?

Analisis Pencapaian Sasaran 5

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik  Bidang Ketenagakerjaan

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016 % Tahun 2017 % Tahun 2018 % Tahun 2019 %
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) %     0.00 65 70 100.00 75 92.51 123.00 85 0.00

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik  Bidang Ketenagakerjaan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ” adalah sebesar  dari target sebesar 85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ” tahun ini adalah sebesar 0.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Tenaga Kerja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.

BAB IV PENUTUP

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

  • Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0.00 %
  • Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 0.00 %
  • Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 0.00 %
  • Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0.00 %
  • Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0.00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 sebesar  Rp. 0 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 0, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 0

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri 2016-2021 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 4 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2019, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

  • Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0.00 %
  • Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 0.00 %
  • Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 0.00 %
  • Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0.00 %
  • Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0.00 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 0 ( rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri adalah 0.00 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Wonogiri.

Kabupaten Wonogiri,……………

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN WONOGIRI

Dra. RISTANTI, MM

                                                                                             19651208 199312 2 001

Tinggalkan sebuah komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *